..........

,,,,,

Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi yang selanjutnya disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai Batas Atas Emisi GRK pada Sub Sektor atau sub Sub Sektor

PTBAE-PU yang lebih dikenal dengan istilah cap and trade adalah penetapan Batas Atas Emisi GRK bagi Pelaku Usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam Periode Penaatan tertentu bagi setiap Pelaku Usaha

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Nilai Ekonomi Karbon tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut: Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja; Pungutan Atas Karbon; Penyelenggaraan SRN PPI; Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Penyelenggaraan NEK; Mekanisme Penyelenggaraan NEK Lainnya; Pengelolaan Dana atas Perdagangan Karbon; Partisipasi Para Pihak; Pemantauan dan Evaluasi.

Implementasi pajak karbon resmi tertunda dua kali, dari amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang semestinya berlaku 1 April 2022 menjadi Juli 2022, penundaan dilakukan karena pemerintah ingin menyiapkan aturan turunan yang lebih komprehensif, konsisten dan baik, sehingga kebijakan pemerintah yang akan diterapkan nantinya harus dapat memastikan supply dan demand, serta daya belinya di masyarakat.

Catatan: terkait pelaksanaan pajak karbon merupakan domainnya Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Nilai Ekonomi Karbon tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut: Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja; Pungutan Atas Karbon; Penyelenggaraan SRN PPI; Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Penyelenggaraan NEK; Mekanisme Penyelenggaraan NEK Lainnya; Pengelolaan Dana atas Perdagangan Karbon; Partisipasi Para Pihak; Pemantauan dan Evaluasi.

Kebijakan carbon pricing Indonesia akan menjadi bagian dari Rancangan PERPRES NEK dan ke depannya memerlukan dukungan internasional dalam mengembangkan sistem perdagangan karbon. Mekanisme perdagangan karbon yang didorong untuk dapat dikembangkan adalah mekanisme cap and trade atau batasi dan dagangkan. Sistem ini disebut “emission trading system”, atau sistem perdagangan emisi, yang umumnya diterapkan dalam pasar karbon karena memerlukan pembatasan emisi GRK pada pihak­pihak peserta pasar.

Perdagangan karbon diupayakan untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada masyarakat internasional sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah diratifikasi untuk pencapaian target berdasarkan enhanced NDC sebesar 31,89% dengan upaya sendiri (CM1) dan hingga 43,20%.

Perdagangan karbon ke luar negeri secara umum diatur diatur dalam PermenLHK 21/2022 dalam Pasal 4 ayat 3 huruf c dimana disebutkan bahwa perdagangan karbon luar negeri memerlukan persetujuan dan otorisasi dari menteri. 

Perdagangan karbon luar negeri yang membutuhkan otorisasi dari menteri diatur dalam PermenLHK 21/2022 pada Pasal 18 dan 19 huruf a yaitu (Kerjasama antar pemerintah dengan pemerintah di luar negeri yang pelaksananya dibolehkan untuk swasta). 

Persetujuan dan otorisasi diatur dalam PermenLHK 21/2022 pada pasal 24:

a. Untuk perdagangan karbon Kerjasama G to G pasal 18 dan 19 huruf a (diperlukan persetujuan dan otorisasi dari menteri)

b. Perdagangan karbon antar pelaku usaha Nasional dan Luar negeri diatur dalam pasal 20 dan 21.

c.  Perlu persetujuan menteri melalui DNA untuk transisi CDM sampai tahun 2025 dan registrasi untuk investasi baru mekanisme A.64 mulai tahun 2021 dst dilakukan melaui DNA dengan setelah melakukan penilaian atas dokumen dan kontribusi penilaian capaian NDC

Semua perdagangan karbon luar negeri persyaratannya adalah:

a. Sesuai dengan peta jalan perdagangan karbon oleh menteri terkait

b. NDC sub sektor dan/atau sub sub sektor tercapai

c.  Mendapat otorisasi dari Menteri

d. Menyediakan buffer  sebagai pengendali resiko atas permanensi dan leakage. "

Perdagangan luar negeri melaui Kerja sama harus dilakukan corresponding adjustment di national registry dan/atau international registry dan/atau mekanisme registry (article 6.4) setelah diberikan otorisasi dan dilakukan transfer unit karbon yang pertama.

Perdagangan karbon melaui pergadangan internasional harus menggunakan validator dan verifikator yang ditunjuk oleh Supervisor Body. Menteri membentuk DNA (designated national authority) atau di tunjuk oleh secretariat UNFCCC. Sedangkan perdagangan karbon luar negeri yang tidak melalui Kerjasama internasional menggunakan validator dan verifikator yang diakreditasi oleh KAN. (Pasal 21 PermenLHK 21/2022)

Persetujuan dan otorisasi diatur dalam PermenLHK 21/2022 pasal 24 ayat c dimana persetujuan menteri melalui DNA untuk transisi CDM sampai tahun 2025 dan registrasi untuk investasi baru mekanisme A.64 mulai tahun 2021 dan seterusnya dilakukan melaui DNA dengan setelah melakukan penilaian atas dokumen dan kontribusi penilaian capaian NDC.

1. Untuk perdagangan karbon Kerjasama G to G pasal 18 dan 19 huruf a (diperlukan persetujuan dan otorisasi dari menteri)

2. Perdagangan karbon antar pelaku usaha Nasional dan Luar negeri diatur dalam pasal 20 dan 21.

3. Perlu persetujuan menteri melalui DNA untuk transisi CDM sampai tahun 2025 dan registrasi untuk investasi baru mekanisme A.64 mulai tahun 2021 dst dilakukan melaui DNA dengan setelah melakukan penilaian atas dokumen dan kontribusi penilaian capaian NDC. Mitra

4. usaha boleh mekalukan perdagangan karbon sesuai dengan peratutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menunggu permen yang akan di terbitkan oleh PHL.

Saat ini Indonesia telah memperoleh pembayaran berbasis hasil (Result Based Payment/ RBP) sebesar 103,8 juta USD dari Green Climate Fund (GCF) yang bersumber dari hasil pengurangan emisi GRK dari program REDD+ untuk periode 2014-2016. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar yang pernah disetujui oleh Dewan GCF untuk pembayaran program percontohan RBP. Selain itu ada beberapa program yang telah dijalankan oleh Indonesia sebagai berikut:

-  Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur sebesar 110 juta USD

-  BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) di Jambi sebesar 70 Juta USD.

-  Ford Foundation, contohnya TERRA (untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal) sebesar 1 juta USD

Pengelolaan Dana-dana Lingkungan Hidup tersebut dikelola melalui BPDLH sebagai langkah dalam peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan peningkatan ketahanan masyarakat.

Peran serta dan komitmen Pemerintah dan pihak non-pemerintah (badan usaha pemerintah, badan usaha swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga donor) menjadi penting dalam upaya peningkatan penurunan emisi GRK.

Sebagaimana dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah disubmit ke UNFCCC, terdapat 5 (lima) sektor yang berperan dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan, Energi, Limbah, dan Industri (atau Industrial Processes and Product Use). 

ayo siapa yang bisa jawab